Puluhan Pendemo Datangi Kantor Bupati Ogan Komering Ulu

0
233

Baturaja, OS

Puluhan masyarakat Desa Pedataran, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sriwijaya Corruption Watch (SCW) mendatangi Kantor Bupati Bupati OKU. Kedatangan massa ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dengan menggelar aksi unjuk rasa. Warga meminta Bupati OKU segera mengganti Tradeswan, Plt Kades Pedataran yang sebelumnya menjabat Sekretaris desa karena dinilai tidak bisa bekerja. Bahkan terkesan sewenang-wenang sering mengambil keputusan atas kemauan sendiri tanpa adanya musyawarah kepada perangkat Desa maupun melibatkan masyarakat setempat.

Tradeswan menjabat Plt Kades Pedataran setelah Bupati OKU sebelumnya menerbitkan surat keputusan Nomor 141/ 740/ KPTS/ XXVII/ 2018, tentang pemberhentian sementara terhadap Kades yang lama dan pengangkatan pelaksana tugas kepala desa Pedataran yang diteken Bupati OKU Drs H.Kuryana Azis, tertanggal 31 Oktober 2018. Hal tersebut dilakukan agar Kades yang sebelumnya bisa fokus dalam menghadapi masalah hukum yang tengah dihadapi. Agar pemerintah Desa tetap bisa berjalan, maka ditunjuk Tradeswan sebagai Plt Kades Pedataran.

Dalam orasi yang digelar didepan Gedung Pemda ini, dihadiri Antoni Ketua LSM SCW OKU yang ditunjuk massa sebagai Mediator menjebatani masyarakat dengan Pemkab. Juga tampak hadir Khairul Kuadi Kaur Kasi Kesra Pedataran, Kahirudin Kades Pedataran Nonaktif, Ketua beserta 2 orang anggota BPD Pedataran. Kedatangan massa disambut Sekda OKU, Asisten I, Kadin PMD, Inspektorat, Camat Ulu Ogan dan pihak Kepolisian Polres OKU.

“Kami mengadakan aksi hari ini murni atas aspirasi kami sebagai masyarakat Desa Pedataran atas kekecewaan kami terhadap kinerja Kades Plt. Yang mana tadi ada beberapa poin tuntutan yang telah kami sampaikan ke pihak Pemkab OKU. Diantaranya kami menolak adanya Bumdes tahun ini tentang pembelian alat senilai ratusan juta rupiah oleh Plt Kades untuk rencana memproduksi minuman meneral gelas yang mirip seperti aqua gelas ,”kata Khairul Kuadi Kaur Kasi Kesra Desa Pedataran ketika ditemui seusai aksi bersama Kades nonaktif dan ketua LSM SCW di kantor Sekretariat LSM SCW Jl.lintas Sumatera, Kemelak, Bindung Langit, Baturaja, OKU.

Menurut Khairul Kuadi, bagaimana mungkin Pemerintah Desa Pedataran bisa memproduksi atau membuat minuman mineral tanpa ada Perdesnya (Peraturan Desa) dan Musyawarah Desa (Musdes) terlebih dahulu yang melibatkan masyarakat Desa. Sementara masyarakat di Desa Pedataran sendiri masih menggunakan air sungai, yang tidak higienis lantaran karena kesulitan air bersih.

“Ketika masyarakat meminta sarana dan prasarana air bersih yang menjadi pokok kebutuhan mereka. Seperti penambahan sumur bor, sebab sumur bor yang lama cuma ada satu di Desa kami ini. Sedangkan Desa kami ada 3 Dusun, tapi permintaan itu malah ditiadakan atau tidak ditanggapi oleh Plt Kades. Padahal dulunya kami dalam musyawarah desa telah disepakati membuat sarana dan prasarana air bersih dan jalan desa untuk kepentingan masyarakat. Namun ketika Plt Kades menjabat semuanya malah di ubah tanpa ada kesepakatan Musdes dan Perdes yang melibatkan masyarakat ,”ujar Khairul Kuadi.

Lebih dalam disampaikan Khairul, dalam setiap proses pengerjaan penggunaan dana desa tahun 2019 dirinya pun selaku Kaur Kasi Kesra tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui lagi apa saja yang dikerjakan dengan menggunakan dana desa. Bahkan ironisnya tanda tangan Kaur Kasi Kesra malah dibuat menjadi tanda tangan Kaur keuangan untuk mencairkan dana desa tahun tahun 2019.

“Selain saya tidak pernah dilibatkan lagi, data saya juga dimanipulasi dengan mengubah tanda tangan saya menjadi tanda tangan Kaur keuangan, dengan alasan adanya kesalahan dalam penulisan. Tapi jika benar demikian, mengapa dana tersebut masih bisa dicairkan, biasanya jika salah tulis itu jangankan soal dana desa APBDes untuk mencairkan uang di Bank, jika salah tanda tangan sedikit saja tidak bisa dicairkan. Sedangkan dalam APDes yang  bertanggung jawab adalah saya ,”urai Khairul.

Sementara Kahirudin Kades Nonaktif mengatakan, kedatangannya yang ikut serta dalam aksi demo cuma semata ingin memenuhi undangan atau ajakan dari masyarakatnya, juga berdasarkan rasa peduli terhadap apa yang menjadi keluhan warga ,”Setelah saya di Plt kan kurang lebih hampir 10 bulan ini, karena dituduh korupsi dana desa tahun anggaran 2017 lalu sebesar Rp.400. Sementara uang yang saya cairkan pada triwulan pertama itu cuma sebesar sekitar Rp.467 juta sekian, itu untuk 4 item kegiatan. Sedangkan ada 4 item tersebut sudah saya kerjakan namun tiba-tiba tanpa pemberitahuan rekening saya malah sudah diblokir, sehingga saya tidak bisa lagi mencairkan triwulan kedua untuk melanjutkan pengerjaan saya tadi ,”tutur Kahirudin.

Antoni selaku ketua LSM SWC yang menjadi mediator jalannya aksi mengungkapkan hasil dari pertemuan massa terhadap pihak Pemkab OKU, terkait apa yang menjadi tuntutan warga masyarakat Desa Pedataran. “Setelah di adakan rapat audensi pertemuan dengan pihak Pemkab tadi, telah ditanggapi dengan sebuah kesepakan sementara. Yang mana tentang masalah tuntutan warga ini nanti akan dimusyawarahkan lagi melalui Desa, yang kebetulan saat ini hadir juga disini Ketua BPD Pedataran. Musyawarah nanti akan difasilitasi oleh pihak Kecamatan, setelah itu nanti hasilnya akan kembali dibahas untuk menentukan keputusannya ,”pungkas Antoni.(Hendri)

 

LEAVE A REPLY