Herman Deru Instruksikan Setiap Perubahan Nomenklatur Disosialisasikan Secara Masif

0
104

Palembang, OS

Untuk meningkatkan partisipasi publik dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, poin utama yang dibutuhkan adalah edukasi yang masif oleh semua pihak tentang perubahan nomenklatur.

Dengan tegas Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan hal ini saat membuka Seminar Nasional Sehari yang digelar oleh Dewan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas  Hukum (DP IKA FH) Unsri, di Balroom Hotel Aryaduta, Kamis (3/10) pagi.

“Bagaimana publik mau berpartisipasi kalau pintunya berubah-ubah. Pemahaman ini penting karena terkait kewenangan. Untuk itu perlu ada edukasi yang masif ke masyarakat tentang perubahan-perubahan ini agar masyarakat paham.

Karena mereka harus paham dulu baru berpartisipasi. Makanya saya ingin seminar ini bisa jadi rekomendasi baik pada gubernur atau ke pusat,” ujarnya.

Herman Deru mengatakan masih banyak ditemukan penyebutan yang berbeda misalnya desa dan kepala desa yang dulunya disebut Kriyo baru kemudian berubah menjadi Lurah dan Kades. Sementara di beberapa daerah penyebutannya malahan berbeda lagi yaitu Kepala Kampung. Semua berubah kecuali camat yang penyebutannya sama di seluruh Indonesia.

Dengan tegas Gubernur mengatakan “saya deadline Desember ini Biro Humas tidak ada lagi dan harus digabung ke Kominfo”.

Ketika nomenklatur dan tupoksi  berubah harus ada sosialisasi yang masif agar publik tertarik berpartisipasi dalam tata kelola pemerintah,” jelasnya.

Kegiatan ini mestinya sudah dilakukan dari dulu karena Pemprov Sumsel sangat membutuhkan partisipasi publik dalam bentuk yang konferhensif seperti adanya pendapat, masukan dan saran.

Partisipasi bentuk keikutsertaan masyarakat dalam penetapan agenda publik dan pengambilan keputusan baik langsung maupun dalam lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan masyarakat, untuk mendorong partisipasi itu maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi,” jelasnya.

Yang paling penting pemerintah harus  responsif dan  tanggap terhadap persoalan masyarakat, kebutuhan masyarakat, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginannya.

Ketua DP IKA FH, Mukti Sulaiman menjelaskan bahwa anggota DP IKA FH Unsri sangat banyak jumlahnya mencapai 8000 alumni. Mereka ini  berkiprah dan tersebar di berbagai instansi pemerintah dan swasta.

“Peserta seminar ini ada dari  17 kab/kota. Harapan kita melalui seminar ini dapat pencerahan dari sisi  aspek teoritis dan aspek pelaksanaan pemerintah. Karena terkadang di kabupaten kita jarang mendengar  sehingga saat menyikapi suatu persoalan ada keraguan dan kegamangan,” jelas Mukti Sulaiman.

Seminar sehari tersebut dihadiri sejumlah pemateri dan tokoh penting nasional. Di antaranya Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai, SH. LL, M.Ph.D, Pakar Hukum Tata Nagera Dr Refly Harun SH. MH. LL.M, Kapolda Sumsel yang diwakili  Karo Perencanaan Umum dan Anggaran Kombes Pol Lamazi serta Ketua DP IKA FH, Mukti Sulaiman dan Ketua Panitia Seminar Nasional Sehari H.Maramis SH.M.Hum.(Theo/hms)

LEAVE A REPLY