Menteri Kesehatan RI, Ir. Budi Gunadi Sadikin Buka Rakornas KKI Di Tangerang

0
275
Dihadiri Ketua KKI: dr. Putu Moda Arsana, Sp. PD. KEMD, FINASIM.

Tangerang. Obor Sumatera

Untuk mewujudkan perlindungan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan (Patient Safety), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) gelar Rakornas Rabu (31/03/2021) bertempat di BSD City, Tangerang.

Rapat Koordinasi nasional (Rakornas) dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU sebagai Keynote Speaker sekaligus membuka acara dengan resmi.

Pertemuan Nasional Konsil Kedokteran Indonesia ini mengusung tema “Optimalisasi Peran KKI Dalam Era Disrupsi Global” bertujuan untuk Memantau penyelenggaraan praktik kedokteran berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mutu, keselamatan pasien dan daya saing di era global, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dibentuk untuk melindungi masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis, serta memberikan kepastian hukum bagi dokter, dokter gigi dan masyarakat.

Kesehatan memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional, karena kesehatan menjadi faktor penting dalam ketahanan negara dan modal utama bagi keberlangsungan pembangunan negara.

Menteri Kesehatan RI, Ir. Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan “Pandemi mendisrupsi seluruh aspek kehidupan sehingga perlu merespon dengan menyusun rencana strategis ke depan”, kata Budi.

Disrupsi adalah suatu perubahan yang merupakan suatu keniscayaan. Pada kehidupan pasti terjadi perubahan, pergantian, pembaharuan dan terkadang begitu cepat terjadi. Demikian juga bidang pendidikan dan pelayanan Kesehatan, harus mampu berlari cepat menjawab tuntutan kebutuhan pada masyarakat yang terus berkembang.

Era disrupsi, terlebih di masa pandemik, kita dituntut untuk tetap mengikuti aturan, dengan demikian regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Untuk dapat menjalankan yang diamanatkan dalam Undang-undang Praktik Kedokteran, KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik dalam meningkatkan mutu pelayanan medis.

Kesehatan harus dicapai melalui pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat serta penyediaan berbagai upaya kesehatan kepada masyarakat sebagai “hak asasi manusia”.

Sementara Ketua Konsil Kedokteran Gigi, Prof. Dr. drg. Melanie Hendriaty Sadono, M.Biomed, PBO selaku ketua panitia penyelenggara acara mengatakan, KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi WNI/WNA yang menjalankan praktik kedokteran di Indonesia. Dokter/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis WNI/WNA harus teregistrasi di KKI dan dilakukan pembinaan bersama dengan organisasi profesi.

Ketua KKI, dr. Putu Moda Arsana, Sp. PD-KEMD, FINASIM mengatakan KKI mempunyai strategi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu Komunikasi, Kolaborasi dan Integrasi diantara KKI dengan seluruh stakeholder.

KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi WNI/WNA yang menjalankan praktik kedokteran di Indonesia. Dokter/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis WNI/WNA harus teregistrasi di KKI dan dilakukan pembinaan bersama dengan organisasi profesi.

Guna menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dibentuk oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai lembaga otonom dari KKI.

Pelayanan medis /medis yang bermutu dan aman tentunya menjadi harapan masyarakat, terutama bagi pasien yang membutuhkan pengobatan. Menurut UU Praktik Kedokteran, pemerintah pusat, KKI, pemerintah daerah, dan organisasi profesi berkewajiban membina dan mengawasi praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi Indonesia/asing sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Di era global, semua negara atau bangsa mengalami interdependensi dalam segala aspek kehidupan. Saling ketergantungan, misalnya dalam interaksi ekonomi, sosial, politik, dan kesehatan.

Di bidang kesehatan, orang di seluruh dunia sangat bergantung pada layanan medis. Hal ini menjadikan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai regulator praktik kedokteran berstandar global dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan profesionalisasi dokter dan dokter gigi di Indonesia untuk melindungi masyarakat.

Disrupsi adalah suatu perubahan yang merupakan suatu keniscayaan. Pada kehidupan pasti terjadi perubahan, pergantian, pembaharuan dan terkadang begitu cepat terjadi. Demikian juga bidang pendidikan dan pelayanan Kesehatan, harus mampu berlari cepat menjawab tuntutan kebutuhan pada masyarakat yang terus berkembang.

Pada era disrupsi, terlebih di masa pandemik, kita dituntut untuk tetap mengikuti aturan, dengan demikian regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Untuk dapat menjalankan yang diamanatkan dalam Undang-undang Praktik Kedokteran, KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik dalam meningkatkan mutu pelayanan medis.

Semua tugas, fungsi serta wewenang tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila harmonisasi antara stakeholder dapat terselenggara dengan baik.

Era disrupsi akan sangat tergantung pada“Komunikasi, Kolaborasi serta Integritas” di antara KKI dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga mampu dilaksanakan bersama penerima jasa kesehatan dengan satu tujuan demi kepentingan masyarakat Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, contoh bentuk kerjasama dengan stakeholder yaitu dilakukannya penandatanganan nota kesepakatan antara Konsil Kedokteran Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang pemanfaatan data surat izin praktik dokter dan dokter gigi serta data surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi dalam rangka percepatan pelayanan publik.

Dalam waktu dekat juga akan dilakukan penandatangan nota kesepakatan terkait pemanfaatan data secara interoperabilitilas dengan Kementrian lain dan Pemerintah Provinsi/Kab/Kota serta stakeholder lainnya.

Sehingga kita bersama mampu melayani dengan baik, para dokter dan dokter gigi yang akan melayani masyarakat, maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terstandar dan aman.(ril/Sudirman)

LEAVE A REPLY